Tampilkan postingan dengan label Bank Indonesia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bank Indonesia. Tampilkan semua postingan

Jumat, 03 April 2020

BI sosialisasikan QRIS Sebagai Teknologi Transaksi Terbaru di Aceh



Banda Aceh – Untuk memperkenalkan implementasi penggunan Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) sebagai salah satu metode transaksi terbaru Bank Indonesia (BI) mengadakan Edukasi QRIS Nasional yang mengusung Tema "Jak Tapake QRIS" Geulanggang mahasiswa Unsyiah, Sabtu (14/03/2020).

Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh jajaran forkompimda  serta perwakilan Generasi Baru Indonesia (GenBi) Aceh sebagai Agam dan Inong QRIS.

Kepala Bank Indonesia Aceh Zainal Arifin Lubis, dalam sambutannya mengatakan BI terus berupaya untuk terus beralih untuk menurunkan kondusis uang yang begitu besar dan mendorong penguatan Usaha Kerja Menengah (UKM).

Untuk itu QRIS juga dirancang sebagai antisipasi penyebaran virus Corona melalui uang kertas yang digunakan sebagai transaksi tunai oleh masyrakat.

“Kita berharap melalui QRIS ini masyarkat Aceh dapat terbebas dari virus corona, QRIS dibuat untuk mengupayakan agar masyrakat UKM dan pedagang kecil lainnya agar tetap maju sehingga masyarakat bisa memanfaatkan transaksi baru yaitu QRIS untuk memudahkan transaksi antar penjual dan pembeli secara efisiensi melalui tatap muka langsung atau universal melalui kanal manapun,” kata Zainal 

Ia juga menambahkan kode QR yang menggunakan QRIS sudah diseragamkan untuk BPJS seperti Go Pay, OVO, dan LinkAja.

Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriyansyah dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh kepala Bappeda mengatakan bahwa, QRIS merupakan langkah penting dalam mengenalkan dan mengedukasi masyarakat dalam sarana traksaksi non tunai yang praktis dan efisien, ia berharap melalui kegiatan ini dapat menjembatani kebutuhan masyrakat dan pelaku UKM terhadap layanan jasa yang dikembangkan oleh BI, ini merupakan cakrawala dalam berfikir untuk memanfaatkan teknologi, kegiatan ini sejalan dengan rencana mewujudkan aceh smart provinsi, sebagai provinsi yang nyaman dengan system teknologi komunikasi yang terinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita berada di era digital yang serba cepat mudah dan instan, hampir seluruh linit kehidupan sehari-hari ditopang oleh internet, masa semua sadar teknologi dan diera ini kita dapat berkomunkasi sedemikian dekat walau posisi tak terlihat, kini transaksi cukup menggunakan selembar kartu debet saja bahkan dengan menggunakan smartphone, transaksi QRIS dapat mempermudah dan memberi efek positif yang menguntungkan kedua pihak, Qris menjadi jembatan penghubung yang harus kita dukung bersama, ini pertanda bahwa seluruh elemen di aceh yang bertujuan mewujudkan system pembayaran yang handal, kita berharap Qris dapat membawa Qris lebih maju dan berkembang dan tidak dipusingkan dengan transaksi lainnya, saya menghimbau masyarakat untuk menggunakan Qris untuk meningkatkan omzet pendapatan, pelaku UKM harus menerapkan dengan baik dan jangan abai dengan dunia digital , pelaku UKM akan didukung oleh pemerintah mulai dari modal dan promosi sehingga produk UKM dapat dikenal oleh manca Negara. *(Anita)

Senin, 14 Oktober 2019

Sebanyak 250 Mahasiswa Prestasi Ikuti Leadership Camp II



www.genbiaceh.or.id | Banda Aceh - Sebanyak 250 mahasiswa prestasi penerima beasiswa Bank Indonesia, Generasi Baru Indonesia (GenBI) mengikuti Leadership Camp II di Rindam Iskandar Muda, Mata Ie, Aceh Besar.

Selain beasiswa, Bank Indonesia juga memberikan hard dan soft skill terhadap mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Salah satunya dengan kegiatan tersebut.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan GenBI Aceh, yang dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 11-13 Oktober 2019.

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari 5 Universitas Aceh, di antaranya yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Universitas Teuku Umar (UTU), Universitas Malikussaleh (Unimal), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe.

GenBI Aceh, menerima materi kepemimpinan, di Rindam Iskandar Muda, Mata Ie, Aceh Besar, Sabtu (12/10/2019).

Nantinya, sebagian peserta dari 5 Universitas ini akan mewakili GenBI Provinsi Aceh
untuk mengikuti Leadership Camp Nasional di Bogor.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis. Ia mengatakan, Bank Indonesia tidak hanya memberikan beasiswa saja, akan tetapi juga hard skill maupun soft skill, yang diharapkan mampu membentuk generasi Indonesia yang dapat memberikan perubahan.

"Kami tidak hanya memberikan beasiswa, tapi juga kemampuan-kemampuan dasar terhadap mahasiswa, salah satunya seperti kegiatan ini. Harapan kami GenBI dapat menjadi agen atau pelaku yang memiliki kedudukan tinggi dalam bidang ekonomi negara,” katanya, Jum'at (11/10/2019).

GenBI Aceh melakukan outbound di Rindam Iskandar Muda, Mata Ie, Aceh Besar, Minggu (13/10/2019).


Sementara itu, Ketua Umum GenBI Aceh, Syarifuddin mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan selain bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan, dan memberikan motivasi untuk berwirausaha, para peserta juga diajak untuk mendalami arti bela negara sebagai bentuk kecintaan terhadap NKRI.

"Alhamdulillah telah terlaksana kegiatan Leadership camp GenBI provinsi Aceh tahun 2019  berjalan dengan baik. Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan, dan juga memberikan motivasi bagi para peserta untuk berwirausaha. Selain itu para peserta juga di ajak untuk mendalami arti tentang bela negara sebagai bentuk cinta NKRI," katanya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh petinggi dari 5 Universitas yang terlibat dan juga sejumlah  Inspirator yang memberikan materi. Pemateri ini di antaranya Ir. Jamil Azzaini, MM (CEO Kubik Leadership), dan juga Almer Havis Direktur (PT. Yakin Pasifik Tuna).
[Anita Sari/ Cut Salma H.A]

Selasa, 23 Juli 2019

Industri Halal Menjadi Tolak Ukur Perkembangan Umat



www.genbiaceh.or.id | Banda Aceh -Dalam Talk Show dengan tema Strategi pengembangan usaha dan industri halal,  Kepala Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM), drh. H. Fakhrurrazi, MP mengatakan, sebagai seorang muslim kita harus menjadi seseorang yang benar-benar menerapkan ilmu syariah.

"Himbauan kepada umat muslim, maka harus  berakhlak, beriman, berilmu dan beramal, serta makan makanan yang halal, dalam keseharian juga melakukan pertakaran tanpa ada yang dikurangi," katanya, Minggu (21/7/2019).

Dalam materinya ia juga menyampaikan, bahwa menggunakan ataupun mengkonsumsi produk halal menjadi ibadah yang wajib bagi umat Islam.

"Mengkonsumsi makanan yang halal akan mempengaruhi akhlak dan adab dalam kehidupan. Karena akhlak dan adab adalah yang paling utama," ujarnya.

Selain itu, pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal akan sangat mempengaruhi perkembangan anak agar menjadi anak yang shaleh dan shalehah.

"Dengan mengkonsumsi makanan yang halal akan mempengaruhi jiwa menjadi tenang. Tak hanya itu, dengan makanan halal juga akan mempengaruhi perkembangan sikap anak agar menjadi anak yang shaleh dan shalehah," katanya.

Produk-produk halal ini tak lepas dari usaha pengusaha-pengusaha yang terus menerapkan ilmu syariah dalam kesehariannya.

Selain meningkatkan dan menjayakan ekonomi syariah. Menciptakan dan menghasilkan produk-produk halal ini juga tentunya menjadi upaya untuk memenuhi segala kebutuhan umat. 

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman Bogor, Ummi Waheeda mengatakan, usaha yang ia miliki merupakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umat.

"Saya sudah memiliki 41 usaha. Saya seorang nenek yang harus menghidupi cucu, dan lima belas ribu santri yang belajar secara gratis di pondok pesantren yang saya pimpin. Semua usaha ini saya lakukan atas dasar segala kebutuhan santri, sehingga segala produknya halal karena buatan sendiri," katanya.

Menurutnya menjadi pengusaha dan berbisnis tidak perlu takut, selama kita yakin berada di jalan Allah.

"Kalau kita mau berusaha, semua pasti bisa selama kita niatkan untuk Allah. Ketika kita mengejar akhirat, maka dunia akan berlari mengejar kita," ujarnya.

Talk show ini juga turut menghadirkan pemateri yang merupakan Ketua Majelis Sarjana Ekonomi Islam, Dr. M. Nafik Hadi R. yang menyampaikan hal serupa.

Ia mengatakan sudah saatnya umat Islam berjihad dengan ekonomi.

"Sudah saatnya umat islam berjihad ekonomi. Jangan malas tapi mengatakan dirinya berjihad. Menjadi pengusaha merupakan sunnah rasul sebagai bentuk syukur atas karunia Allah," katanya.[Cut Salma H.A]

Bank Indonesia Ajak Masyarakat Menyamakan Persepsi Praktik Keuangan Syariah




www.genbiaceh.or.id | Banda Aceh – Bank Indonesia mengajak untuk menyamakan persepsi teori dan praktik dalam keuangan syariah yang dituangkan dalam diskusi seminar Festival Ekonomi Syariah Aceh 2019, di Gedung Taman Budaya Aceh, Minggu (21/7/2019).

Hal ini disebabkan oleh banyaknya perbedaan persepsi masyarakat tentang haram halalnya persoalan keuangan.

Penulis Buku dan CEO Amana Sharia Consulting, Ahmad Ifham Sholihin mengatakan, persepsi seseorang dapat diubah dengan mengubah persepsi diri sendiri terlebih dahulu.

"Mengubah persepsi orang harus dengan cara mengubah persepsi diri sendiri, dan memberi contoh," katanya.

Saat ini banyak kalangan masyarakat yang menjustifikasi suatu paham tanpa pengetahuan yang luas. Melebelkan riba terhadap suatu transaksi yang sebenarnya halal.

"Ada dosa yang lebih besar, lebih parah dari pada menjadi pelaku pesta riba, yakni menuduh riba pada transaksi yang sebenarnya halal," kata Ifham.

Melakukan peralihan terhadap Bank Konvesional menjadi Bank Syariah, merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk menghindari riba.
Hal ini disampaikan pula oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA.

"Satu-satunya tujuan kita melakukan peralihan dari konvensional ke syariah untuk menghindari diri dari riba," katanya.

Menurutnya juga, penerapan Ekonomi Syariah perlu terus dikembangkan meskipun dalam pengaplikasiannya masih memiliki kekurangan.

"Persoalan ekonomi jika masih ada kekurangan. Maka perlu dicari kesempurnaan. Kesempurnaan ini dapat kita lakukan secara bersama," ujarnya.

Selain itu, hingga saat ini, Aceh menjadi satu-satunya daerah terbesar di Indonesia yang telah melakukan konversi Bank menjadi syariah.

Wakil Ketua Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPHDSN MUI) Ir. Adiwarman Azwar Karim, SE., MBA., MAEP  mengatakan, Aceh menjadi satu-satunya daerah terbesar di Indonesia yang melakukan peralihan ke Bank Syariah bahkan hingga Bank daerahnya.

"Aceh menjadi satu-satunya daerah terbesar yang telah beralih menjadi syariah untuk banknya. Bahkan Aceh menjadi satu-satunya daerah yang mengkonversi Bank daerahnya menjadi syariah. Daerah lain masih memikir. Tapi Aceh langsung melakukan," katanya.

Menurut Adiwarman, sesuatu yang baik, yang berlandaskan syariah harus dilakukan walaupun mulai dari hal yang kecil.

"Amalkanlah apapun yang kamu ketahui walau sedikit. Maka seperti inilah yang dilakukan oleh Aceh. Melakukan terlebih dahulu. Yang penting jalan saja dulu," ujarnya.

Tak hanya itu, dalam penyampaian materinya, ia menyebutkan Bank daerah Aceh juga menjadi Bank yang paling kecil permasalahan keuangannya.

"Bank aceh menjadi bank yang paling kecil permasalahan keuangannya yang ada di Indonesia dan menjadi bank yang paling tinggi probilitasnya," sebutnya.

Diskusi seminar ini diikuti oleh sekitar 400 lebih peserta dari berbagai kalangan, mulai dari siswa, mahasiswa, hingga staf Bank yang ada di Aceh. [Cut Salma H.A]

Mengangkat Industri Kreatif dan Pariwisata Halal Aceh dalam Ekonomi Islam




www.genbiaceh.or.id | Banda Aceh – Talkshow "Potensi Industri Kreatif dan Pariwisata Halal Aceh " menjadi salah satu rangkaian acara yang ikut memeriahkan Festival Ekonomi Syariah (FESYAR) Aceh 2019 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh di Taman Budaya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (20/7/2019).

Talkshow ini mengundang narasumber yang sangat berkompeten, yaitu Daudy Sukma, S.E. (CEO Minyeuk Pret), Dr. Muhammad Yasir Yusuf, M.A., (Tokoh Ekonomi Syariah  Sumatra), dan Ir. R. Wisnu Rahtomo, M.M. (Anggota Tim Percepatan Pengembangan Sertifikasi Halal Kementerian Pariwisata), serta didampingi oleh Yarmen Dinamika sebagai moderator.

Acara yang berlangsung  mulai pukul 14.00 WIB ini dihadiri lebih dari 300 peserta  dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, dosen, guru, lembaga keuangan, dan instansi lainnya.

Menurut seluruh narasumber, Aceh merupakan daerah yang sangat cocok untuk diterapkan sistem pariwisata halal, karena Aceh memiliki potensi yang sangat besar untuk perekonomiannya.

Sudah saatnya aceh untuk menunjukkan kreativitas dan pariwisata halal ke dunia.
"Aceh menang dalam pariwisata, yaitu wisata alam. Di Aceh sangat tepat untuk diterapkan hal ini. Halal saat ini sudah menjadi lifestyle. Saatnya Aceh menjadi objek mata dunia dalam industri kreatif dan pariwisata halal,” ungkap Muhammad Yasir Yusuf ketika memaparkan materi.

FESYAR Aceh 2019 berlangsung selama dua hari sejak tanggal 20 hingga 21 Juli 2019. Tidak hanya talksow saja, namun terdapat beberpa rangkaian acara lainnya yaitu seminar, bazaar, dan berbagai lomba, seperti story telling, mewarnai, fotografi wisata halal, lomba nasyid, dan lomba wirausaha muda syariah. [Ghrina]

Bank Indonesia Gelar Seminar Pemberdayaan Ekonomi Islam






www.genbiaceh.or.id | Banda Aceh- Bank Indonesia menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah yang dibuka dengan Seminar bertajuk "Model Pembelajaran Usaha Syariah Berbasis Masjid dan pesantren" di Gedung Taman Budaya, Banda Aceh, Sabtu (20/7/2019).


Sepuluh menit sebelum acara, ruangan sudah terisi oleh mahasiswa dan siswa serta staf Bank yang ada di Aceh.

Seminar ini dipandu oleh moderator yaitu Dr. Hafas Furqani dengan pemateri utama Dr. Irfan Syauqi Beik dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), dalam diskusi seminar ia memaparkan beberapa pemberdayaan yang dilakukan oleh Basnaz seperti lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik (LPEM) yang di dalamnya terdapat program mustahik pengusaha, program lumbung pangan, dan mendirikan Zmart.

Kemudian lembaga zakat community development (ZCD) di sini mereka membuat desa ekowisata kopi, pemberdayaan nelayan, budidaya kerang darah. Lembaga pemberdayaan peternak mustahik (LPPM) terdapat program balai ternak. Dan yang terakhir lembaga baznas microfinance (BMFI).
Dilanjutkan dengan pemateri kedua yaitu Prof. Raditya Sukmana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Ia memaparkan materi tentang pemberdayaan ekonomi melalui wakaf produktif.

Wakaf produktif merupakan yang membuat usaha dan mendapatkan keuntungan. Ia juga menyampaikan agar dapat menghilangkan riba maka berwakaflah. Selain tentang wakaf ia turut membahas tentang zakat. di Cairo terdapat Universitas dengan biaya kuliah yang gratis karena biaya tersebut didapat dari hasil panen kebun kurma yaitu Al-Azhar University. Di Hamdard University India juga biaya kuliahnya gratis.

Dapat disimpulkam bahwa dengan kita berwakaf, kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak jika dikelola dengan baik dan benar.

Seminar ini berlangsung dengan lancar dari antusias seluruh peserta. Banyak peserta yang turut berpartisipasi ketika sesi tanya jawab.
Dengan diselenggarakannya seminar ini diharapkan para peserta mampu mengaplikasikan dalam memberdayakan ekonomi melalui zakat dan wakaf.

Acara ini sebelumnya juga turut dihadiri oleh walikota Banda Aceh Aminullah Usman dan pejabat penting lainnya.[Muliza Nur]

Sabtu, 19 Agustus 2017

Rupiah Simbol Kedaulatan Bangsa


Sabtu, 19 Agustus 2017 11:31

Oleh Teuku Munandar

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Bagi yang melanggar Pasal 23 tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta. (Pasal 23 dan 33 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).
BERDASARKAN ketentuan dalam UU Mata Uang tersebut, maka tidak ada alasan bagi masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi di NKRI untuk menolak penggunaan uang Rupiah dalam pecahan berapa pun, baik uang kertas maupun logam, sepanjang uang Rupiah tersebut masih dinyatakan berlaku oleh Bank Indonesia (BI) dan tidak diragukan keasliannya.
Sesuai dengan UU Mata Uang, terdapat 6 tahapan pengelolaan Rupiah, yaitu perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Dari keenam tahapan tersebut, terdapat tiga tahapan yaitu pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah yang kewenangannya hanya dimiliki oleh BI. Sementara untuk tiga tahapan lainnya yakni perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang Rupiah, dilakukan oleh BI dengan berkoordinasi bersama pemerintah, yang selama ini diwakili oleh Kementerian Keuangan RI.

Memenuhi Kebutuhan
Dalam menjalankan tugasnya mengelola uang Rupiah, BI memiliki misi untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Oleh karenanya untuk menerbitkan uang Rupiah, berbagai faktor menjadi pertimbangan BI, agar uang Rupiah yang diterbitkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal nominal, jenis pecahan, kualitas keamanan, sampai kepada kesesuaian desain uang. Seperti halnya pada saat merencanakan jumlah uang dan pecahan yang akan di cetak setiap tahunnya, BI akan memperhatikan berbagai asumsi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta proyeksi perputaran uang di Indonesia yang dilihat dari jumlah uang masuk (inflow) ke BI dan keluar (outflow) dari BI. Proses perencanaan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
Melalui proses perencanaan yang baik, diharapkan uang Rupiah yang dicetak dan diedarkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal jumlah nominal serta pecahannya. Dengan kata lain, BI tidak akan mencetak dan mengedarkan pecahan uang Rupiah yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, atau berdasarkan berbagai pertimbangan dan kondisi diputuskan untuk dicabut/ditarik dari peredaran. Sampai dengan saat ini, uang Rupiah yang dinyatakan masih berlaku dan belum ditarik/dicabut oleh BI terdiri dari uang Rupiah kertas pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, Rp 20 ribu, Rp 10 ribu, Rp 5 ribu, Rp 2 ribu, dan Rp 1.000. Sementara untuk uang Rupiah logam terdiri dari pecahan Rp 1.000, Rp 500, Rp 200, Rp 100, Rp 50, dan Rp 1.
Setiap pecahan memiliki tahun penerbitan atau yang dikenal dengan Tahun Emisi (TE) yang berbeda, bahkan satu pecahan uang Rupiah bisa memiliki TE yang berbeda-beda. Sebagai contoh untuk pecahan Rp 100 ribu yang masih berlaku saat ini, memiliki beberapa tahun emisi, yaitu TE 2004, 2014, dan terakhir 2016. Perbedaan TE tersebut disebabkan terjadinya perubahan desain uang, baik perubahan besar (major) maupun kecil (minor). Untuk mengetahui lebih detil mengenai pecahan uang Rupiah serta tahun emisi kapan saja yang masih berlaku hingga saat ini, masyarakat dapat melihat di website Bank Indonesia atau menanyakan langsung di Kantor Perwakilan BI terdekat.
Penting bagi masyarakat untuk mengetahui uang Rupiah berapa saja yang masih dinyatakan berlaku oleh BI, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat. Selain itu pemahaman yang baik mengenai uang Rupiah juga dapat menghindarkan masyarakat dari risiko hukum yang dapat terjadi akibat menolak bertransaksi menggunakan uang Rupiah, sebagaimana yang telah diatur dalam UU Mata Uang.
Dalam beberapa tahun terakhir terdengar kabar di beberapa daerah mengenai terjadinya penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap penggunaan uang Rupiah logam (koin) terutama pecahan kecil, dalam transaksi jual beli. Penolakan tersebut terjadi umumnya dikarenakan uang koin sering dianggap sebagai uang receh yang tidaklah penting dan bernilai. Bahkan ada juga yang menolak dengan alasan uang koin pecahan kecil seperti Rp 50 dan Rp 100 sudah tidak berlaku lagi.
Keengganan masyarakat menggunakan uang logam memang tidaklah berlebihan, karena uang logam mempunyai nilai lebih rendah serta mempunyai dimensi yang lebih berat dibandingkan uang kertas. Dengan alasan inilah, sebagian masyarakat memperlakukan koin bukan untuk ditraksaksikan kembali, namun ketika memperolehnya, langsung disimpan di celengan atau bahkan diletakkan di sembarang tempat. Fenomena keengganan masyarakat menggunakan uang logam terkonfirmasi dengan data peredaran uang Rupiah logam di BI. Dalam satu dasawarsa terakhir, BI telah mengeluarkan koin sekitar Rp 6 triliun, dan yang kembali ke BI hanya Rp 900 miliar atau 16% saja. Perkembangan terakhir juga menunjukkan tren kembalinya uang logam ke BI semakin menurun.
Gerakan Peduli Koin
Melihat data dan fakta tersebut, pada pertengahan 2016 lalu BI bersama perbankan meluncurkan Gerakan Peduli Koin yang diselenggarakan di lapangan Monas Jakarta. Program ini memiliki maksud dan tujuan di antaranya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penggunaan koin sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di wilayah NKRI, meningkatkan efektivitas koin sebagai alat pengembalian dalam kegiatan transaksi perdagangan, serta dalam rangka menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang akan melakukan penukaran koin. Selain di Jakarta, Gerakan Peduli Koin juga telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya di Bali, Medan, dan Ambon.
Masyarakat dapat melakukan penukaran uang Rupiah logam di seluruh Kantor Perwakilan BI yang berada di seluruh provinsi di Indonesia. Selain di kantor, BI juga memberikan layanan penukaran kepada masyarakat melalui kegiatan kas keliling yang umumnya dilakukan di pasar atau tempat keramaian di beberapa daerah yang tersebar di Indonesia, sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh BI.
Bagi BI dan bank sentral di negara lainnya, alasan uang receh terbuat dari bahan logam atau koin adalah untuk efisiensi. Hal ini mengingat logam memiliki waktu edar yang lebih awet dibandingkan kertas yang cenderung cepat lusuh dan rusak. Dengan usia edar yang lebih tinggi, diharapkan koin dapat diresirkulasi (diedarkan kembali) sehingga dapat menghemat pengeluaran negara dalam kegiatan pengelolaan uang Rupiah.
Sebagai warga negara Indonesia, marilah kita gunakan uang logam (koin) Rupiah dengan bijak. Uang koin sangat berarti sekali, meskipun nilainya kecil, tapi tanpa uang koin seratus atau dua ratus rupiah, takada yang namanya seribu, seratus ribu, bahkan satu juta rupiah. Selain itu, uang Rupiah baik uang kertas maupun logam, merupakan salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia.
Momen peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI yang kita rayakan pada 17 Agustus 2017, diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta dan bangga kita terhadap uang Rupiah sebagai simbol kedaulatan NKRI. Kalau bukan bangsa Indonesia yang mencintai dan menghargai uang Rupiah, maka siapa lagi yang bisa diharapkan.


Teuku Munandar, Asisten Direktur/Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Email: teuku_m@bi.go.id

Sabtu, 07 Januari 2017

Siapa yang Mendesain Uang Rupiah Baru?



GenBI Aceh| Jakarta- Presiden RI Joko Widodo bersama dengan Bank Indonesia telah meluncurkan uang rupiah baru emisi 2016 yang memiliki desain dan gambar pahlawan baru. ‎Sampai saat ini Bank Indonesia terus melakukan sosialisasi dan penukaran uang baru tersebut di seluruh wikayah Indonesia.

Banyak yang menilai rupiah emisi 2016 mirip dengan beberapa mata uang negara lain, mulai dari Yuan hingga Euro. Lalu, sebenarnya siapa yang mendesian rupiah emisi 2016 ini?

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara menjelaskan‎ semua hal yang berkaitan dengan mata uang, mulai dari desain hingga peredaran, diatur dalam Undang-Undang (UU) mata uang.


"Secara khusus, pada pasal 10 UU Mata Uang diatur bahwa ciri, desain dan kriteria bahan baku ditetapkan oleh BI," kata Tirta saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (26/12/2016).

Meski Bank Indonesia memiliki hak itu, namun dalam praktiknya untuk mendesain uang rupiah, BI juga meminta masukan kepada pihak-pihak terkait antara lain pemerintah (baik pusat maupun daerah), akademisi, sejarawan, tokoh masyarakat, dan penyandang disabilitas untuk mengakomodasi kebutuhan yang bersangkutan dalam identifikasi dan pengenalan uang Rupiah.

Dalam UU mata uang tersebut juga dijelaskan bahwa desain rupiah harus menganut prinsip-prinsip standar internasional mengenai mata uang.‎ Karena sejatinya, rupiah akan menjadi simbol negara, sehingga proses desain juga sangat hati-hati.

"Secara teknis, sesuai dengan amanat UU Mata Uang, pelaksana pencetakan uang adalah Perum Peruri, maka BI berkoordinasi dengan Perum Peruri dalam melakukan proses desain uang," tegas Tirta. (R.6)

BI Minta Setop Isu Miring Soal Rupiah Baru



GenBI Aceh| Bengkulu- Bank Indonesia (BI) meminta kepada pihak yang selama ini masih saja menghembuskan isu miring tentang uang rupiah baru di dunia maya khususnya media sosial untuk menghentikan aksinya.

Kepala Kantor Perwakilan BI Bengkulu Endang Kurnia Saputra menilai, jika isu miring tersebut terus berlangsung akan berdampak kepada perekonomian Indonesia secara luas."Ini sudah bertubi tubi menyerang kami, tolong hentikan," ujar dia di Bengkulu, seperti dikutip Minggu (1/1/2017).

Pihaknya mencatat ada lima isu yang dihembuskan pihak tak bertanggung jawab. Pertama terkait gambar yang diduga mirip palu arit. Perihal ini dipastikan memastikan gambar tersebut sangat tidak mirip dengan lambang salah satu partai terlarang. Sebab desain gambar saling isi atau rectoverso itu merupakan salah satu pengaman yang dirancang untuk menghindari pemalsuan.

Kedua terkait isu bahwa uang rupiah dicetak PT Pura Barutama bukan di Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sangatlah menyesatkan. Sebab amanat Undang Undang nomor 7 tahun 2011 secara tegas mengharuskan BI untuk mencetak uang di Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana pencetakan uang dalam hal ini Peruri.

Ketiga terkait gambar pahlawan nasional yang dipasang pada uang Tahun Emisi 2016 sudah melalui mekanisme dan persetujuan dari para ahli waris. "Desain gambar bahkan foto pahlawan yang dipasang juga sudah melalui persetujuan para ahli waris," lanjut Endang.

Isu lain yang beredar bahwa pencetakan uang baru akan membuat kondisi perekonomian Indonesia menjadi hyper inflation, juga dianggap tidak masuk akal. sebab peredaran Uang sudah melalui pengkajian dan penghitungan secara cermat. Uang baru yang dilepas di pasar merupakan pengganti uang lama yang sudah ditarik atau uang yang tidak layak edar lagi.

Bank Indonesia memastikan terus melakukan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaporan dan audit. Setidaknya dalam satu tahun dilakukan dua kali audit oleh BPK.

"Pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan uanh rupiah selalu dijamin akuntabilitas dan kami terus berkoordinasi dengan BPK," ujanr Endang Kurnia memungkasi. (R.TH)
Rilis:Liputan6.com





Ini Debuti Gubernur Bank Indonesia Yang Baru



GenBI Aceh| JAKARTA, - Mahkamah Agung (MA) resmi melantik Sugeng dan Rosmaya Hadi sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).


Pelantikan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Jakarta, Jumat (6/1/2017). Sugeng dan Rosmaya Hadi dilantik sebagai Deputi Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016.

Masa jabatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Pengambilan sumpah jabatan dilakukan sekira pukul 15.00. Acara tersebut dihadiri oleh Dewan Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan, dan jajarannya.

Selain itu, pelantikan tersebut juga dihadiri oleh beberapa pimpinan perbankan nasional.

Dengan demikian, susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia menjadi sebagai berikut:

Gubernur BI : Agus D.W. Martowardojo
Deputi Gubernur Senior : Mirza Adityaswara 
Deputi Gubernur : Perry Warjiyo
Erwin Rijanto 
Sugeng 
Rosmaya Hadi

Rilis: kompas.com

MA Lantik Dua Deputi Baru Bank Indonesia


GenBI Aceh| JAKARTA - Dua orang Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) secara resmi telah digantikan. Pelantikan kedua deputi gubernur baru ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia M Hatta Ali.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016, memutuskan untuk memberhentikan secara hormat Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Hendar yang telah habis masa jabatannya. 

Selanjutnya, dalam Kepres tersebut juga diputuskan untuk mengangkat dua orang deputi baru sebagai pengganti, yakni Sugeng dan Rosmaya Hadi. Masa jabatan ini berlaku selama lima tahun.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menjelaskan, BI sebagai bank sentral RI memiliki tiga fungsi utama, yaitu moneter, makro prudential, sistem pembayaran dan peredaran uang.

"Pak Sugeng akan membidangi sistem pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan Bu Rosmaya Hadi akan memegang pengawasan kantor-kantor BI di seluruh wilayah Indonesia dan juga akan menangani masalah keuangan termasuk logistik," ujar Agus usai pelantikan kemarin di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Ketua MA Hatta Ali memimpin upacara pengucapan sumpah jabatan dua Deputi baru Gubernur Bank Indonesia periode 2016-2021, Sugeng dan Rosmaya Hadi, yang masing-masing menggantikan Ronald Waas dan Hendar.

Sugeng akan menggantikan Ronald Waas sebagai Deputi Bidang Sistem Pembayaran, sedangkan Rosmaya menggantikan Hendar sebagai Deputi Gubernur Bidang Logistik, Pengamanan Aset, Ekonomi Syariah dan Kawasan Regional.

"Memberhentikan dengan hormat Deputi Gubernur BI Ronald Waas, Hendar, disertai ucapan terimakasih atas jasanya dan mengangkat dalam jabatan BI, pertama Sugeng, dan kedua Rosmaya Hadi," kata Hatta Ali dalam kesempatan yang sama.

Ketetapan terpilihnya Sugeng dan Rosmaya dilandasi Surat Keputusan Presiden No.145/P Tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016. Adapun Ronald dan Hendar telah habis masa jabatannya pada 29 Desember 2016.

Ketua MA mengingatkan sebagai dua unsur pimpinan Bank Sentral, Sugeng dan Rosmaya harus menerapkan tata kelola kerja yang profesional dan berintegritas, serta tidak melakukan tindakan yang mengarah pada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Deputi BI langsung atau tidak langsung, diharapkan tidak memberikan atau menjanjikan memberikan sesuatu pada siapapun juga," ujarnya.[R.TH]