Genbi Aceh - Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia

Top Up Uang Elektronik dikenanakan Biaya, Sesuaikah ? Ini Jawabannya Sumber: https://ekbis.sindonews.com Oleh: Teuku Nori Nanda   Polemik tentang tarif top up saldo uang elektronik baru-baru ini mendapat protes dari masyarakat, ini menandakan masyarakat sebagai pengguna uang elektronik atau e-money membutuhkan penjelasan tentang ketetapan tarif top up tersebut. Bukan persoalan masyarakat tidak menerima ketetapan tersebut melainkan masih harus di berikan pemahaman kenapa top up saldo uang elektronik tersebut dikenakan biaya. Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang mengatur kebijakan sistem pembayaran di Indonesia harus menetapkan skala besarnya tarif top up saldo uang elektronik harus sama disetiap lembaga atau bank yang menerbitkan uang elektronik. Jika masih ada perbedaan tarif pengisian saldo uang elektronik anatara lemabaga atau bank yang menerbitkan uang elektronik maka bank Indonesia harus mengambil tindakan tegas agar mesyarakat tidak simpang siyur ter

Sabtu, 19 Agustus 2017 11:31 Oleh Teuku Munandar Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Bagi yang melanggar Pasal 23 tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta. (Pasal 23 dan 33 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang). BERDASARKAN ketentuan dalam UU Mata Uang tersebut, maka tidak ada alasan bagi masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi di NKRI untuk menolak penggunaan uang Rupiah dalam pecahan berapa pun, baik uang kertas maupun logam, sepanjang uang Rupiah tersebut masih dinyatakan berlaku oleh Bank Indonesia (BI) dan tidak diragukan keasliannya. Sesuai dengan UU Mata Uang, terdapat 6 tahapan pengelolaan Rupiah, yaitu perencanaan, pencetakan, peng

Oleh : Sani Maghfirah  Anggota GenBI Aceh Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Utang : Berutang Secara Cerdas, Mungkinkah? Utang itu seperti ular, semakin lama lilitannya semakin kuat. Harus segera dilepaskan jika tidak ingin tercekik dan mati. Begitu perumpamaannya. Parahnya setelah mati pun, si utang masih saja mencekik keluarga dan kerabat korbannya. Tidak hanya sampai disitu, utang itu juga memberatkan kedua belah pihak baik si pemberi piutang dan penerima utang. Contohnya, seorang pemuda yang ingin segera mengakhiri masa penganggurannya. Sehingga ia pun memutuskan untuk berdagang. Hanya saja ia terlalu miskin dan tidak memiliki modal apapun. Setelah dipikir-pikir mungkin ia bisa menjual beras dengan meminjam beras dari distributor nanti ketika berasnya telah habis terjual barulah ia akan membayar kepada si distributor. Singkat cerita, barang dagangannya laku semua. Tetapi selama penjualan ia tidak menghitung dan mengalokasikan uangn

Oleh : Farida Purnama Anggota GenBI Aceh Negeriku negeri idaman yang sangat didamba-damba dan dibanggakan, dambaan dan kebanggaan siapa?? Ya, Dambaan kamu, Aku, Kita semua, masyarakat Aceh lah pastinya!! Karna yang lain juga pasti membanggakan tanah kelahirannya sendiri. Kalian bangga tidak sebagai orang Aceh?? Aku tau jawaban kalian semua!! Pasti dengan ekspresi semangat kalian berkata “aku bangga sebagai orang Aceh dan bisa tinggal di negeri ini” begitu bukan,,?? Namun tidak begitu dengan yang kurasakan, aku tidak bangga sebagai orang Aceh!! tapi bersyukur atas anugrah Allah yang telah menciptakan Aceh untuk kita semua. Ya memang sudah semestinya untuk bersyukur, sebagai bukti, pejamkan matamu lalu terawanglah dalam bayanganmu, dimana ada orang-orang miskin yang bisa tidur diatas limpahan emas selain Aceh, dimana ada orang yang susah yang hidup berdampingan dengan triliunan venus penghasil getah pendatang kekayaanselain Aceh, dimana ada orang yang masih kelaparan ditengah-

UANG JUGA BERINOVASI Sebagai alat pembayaran yang sah, uang menjadi hal yang sangat diprioritaskan oleh manusia. Meskipun begitu, uang tidak mau ketinggalan zaman. Uang juga melakukan inovasi dalam menghadapi era globalisasi. Sebut saja e-money atau uang elektronik. Sebagian orang awam mungkin belum akrab dengan sebutan itu. Uang elektronik (uang digital) adalah uang yang digunakan dengan transaksi dengan cara elektronik. Bank Indonesia mengumumkan peraturan baru, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 untuk merevisi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money/e-money). Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan regulasi uang elektronik dan mendorong penggunaan uang elektronik menjadi lebih luas. Bank Indonesia mendukung adanya uang elektronik. Tujuannya, untuk mengurangi peredaran uang tunai serta dapat mengurangi biaya cetak uang yang mahal. Uang elektronik tidak serta merta ditetapkan sebagai sebuah kebijakan dalam

KEHADIRAN LKD SEBAGAI NEW COMER DIKALANGAN MASYARAKAT ACEH Kehadiran Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai gerakan nontunai oleh Bank Indonesia masih belum begitu dikenal oleh masyarakat Aceh. Penggunaan instrumen keuangan digital di Aceh masih sangat rendah, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Meskipun BI sudah meluncurkan LKD beberapa tahun sebelumnya, namun hampir seluruh masyarakat Aceh belum begitu kenal dan mengetahui apa itu non tunai, dan apa itu LKD sehingga kehadirannya masih dianggap sebagai sesuatu yang baru (new comer). Hal ini dikarenakan sifatnya yang dilakukan secara elektronik, diiringi dengan akses perbankan yang cenderung masih sangat rendah disetiap dearah yang ada di Aceh, apalagi dipedesaan yang bisa dikatakan sebagai masyarakat yang belum melek bank.  Menurut Deputi Direktur Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusi Bank Indonesia, Rahmi Artati, pola pikir masyarakat Indonesia masih cash minded economy. Tidak terkecuali Aceh yang masyarakatnya

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indoneisa di Kabupaten Aceh Barat AKSELERASI PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN ACEH MELALUI NON TUNAI Gerakan nasional non-tunai (GNNT) yang selama ini gencar disosialisasikan oleh Bank Indonesia tidak hanya menawarkan sisi praktisnya seperti kemudahan dalam bertransaksi, cepat, efesiensi, dan aman, tetapi juga sangat berpengaruh bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi suatu daerah. Hal ini disebabkan karena mengurangi biaya yang di keluarkan oleh Bank Indonesia untuk mencetak uang baru. Nilai intrisik untuk mencetak selembar uang bisa lebih besar dari nilai nominal yang tertera pada selembar uang kertas, biaya yang paling besar sebagaimana yang kemukakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia tahun 2015, Eko Yulianto, untuk mencetak uang 8,3 miliar lembar butuh biaya Rp 3,5 triliun. "Uang nominal seratus ribu paling mahal," kata Eko (sumber kompasiana). Berarti untuk mencetak uang