Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Opini. Tampilkan semua postingan

Selasa, 07 Agustus 2018

Top Up Uang Elektronik dikenanakan Biaya, Sesuaikah ? Ini Jawabannya



Top Up Uang Elektronik dikenanakan Biaya, Sesuaikah ? Ini Jawabannya


Sumber: https://ekbis.sindonews.com

Oleh:
Teuku Nori Nanda 

Polemik tentang tarif top up saldo uang elektronik baru-baru ini mendapat protes dari masyarakat, ini menandakan masyarakat sebagai pengguna uang elektronik atau e-money membutuhkan penjelasan tentang ketetapan tarif top up tersebut. Bukan persoalan masyarakat tidak menerima ketetapan tersebut melainkan masih harus di berikan pemahaman kenapa top up saldo uang elektronik tersebut dikenakan biaya.
Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang mengatur kebijakan sistem pembayaran di Indonesia harus menetapkan skala besarnya tarif top up saldo uang elektronik harus sama disetiap lembaga atau bank yang menerbitkan uang elektronik. Jika masih ada perbedaan tarif pengisian saldo uang elektronik anatara lemabaga atau bank yang menerbitkan uang elektronik maka bank Indonesia harus mengambil tindakan tegas agar mesyarakat tidak simpang siyur tertadap besarnya tarif top up E-money.
Masyarakat sebagai pengguna uang elektronik pasti mendukung dan menerima tentang kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam memasyarakatkan transaksi non tunai di Indonesia. Karena transaksi non tunai sangat besar mengurangi cost dari mencetak uang kertas dan biaya  yang dulunya dipakai mencetak uang kertas bisa dialihkan untuk mendukung mengakselerasi pertumbuhan perekonomian Indonesia di daerah  terpencil dan tertinggal, sehinga bisa terwujudnya kesejahteraan disetiap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.
Ini Alasan dikenakan tarif top up uang elektronik !
Uang elektronik yang dikeluarkan olah bank merupakan bentuk kartu dimana bank sebagai penyedia fasilitas membutuhkan cost yang sangat besar untuk masyarakat bisa menggunakan uang dalam bentuk chip atau lebih nampaknya berbentuk kartu. Investasi bank dalam pengadaan kartu uang elektronik itu harus diimpor dengan biaya hampir 2 dolar As perkartunya, dan belum alat-alat dalam mengoprasikan uang elektronik tersebut. Masyarakat sebagai pengguna uang elektronik harus melihat dari berbagai sisi agar peimplementasian Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) ini berjalan dengan lancar agar Indoneisa bisa mengikuti Negara-Negara Maju.
Penggunaan uang elektronik jika dilihat dari jumlah penggunanya mungkin masyarakat menilai ini sangat menguntungkan bagi pihak bank sebagai penyedia fasilitas transaksi non tunai, tapi jika melihat dari jumlah nilai transaksi masih belum menguntungkan bagi pihak bank dikarenakan cost yang dikeluarkan untuk penyedian fasilitas transaksi non tunai tersebut cukup besar.
Meskipun dalam kondisi realnya bank belum menguntungkan jika dilihat dari nilai transaksi keseluruhan, bank memastikan biaya top up uang elektronik berkisar antara 1.500-2.000 per top upnya. Bahkan Bank Indonesia (BI) akan menetapkan kebijakan tentang batas maksimum tarif biaya top up uang elektronik.  Tidak semua trassaksi isi ulang uang elektronik dikenakan biaya, tetapi ada batas minum top up yang tidak dikenakan biaya da nada batas maksimum top up yang dikanakan biaya. Bank Indonesia menegaskan akan mengatur tentang batas minimum yang ditidak boleh dikenakan biaya  dan batas maksimum top up yang boleh dikenakan biaya.

Sabtu, 19 Agustus 2017

Rupiah Simbol Kedaulatan Bangsa


Sabtu, 19 Agustus 2017 11:31

Oleh Teuku Munandar

Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. Bagi yang melanggar Pasal 23 tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200 juta. (Pasal 23 dan 33 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).
BERDASARKAN ketentuan dalam UU Mata Uang tersebut, maka tidak ada alasan bagi masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi di NKRI untuk menolak penggunaan uang Rupiah dalam pecahan berapa pun, baik uang kertas maupun logam, sepanjang uang Rupiah tersebut masih dinyatakan berlaku oleh Bank Indonesia (BI) dan tidak diragukan keasliannya.
Sesuai dengan UU Mata Uang, terdapat 6 tahapan pengelolaan Rupiah, yaitu perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Dari keenam tahapan tersebut, terdapat tiga tahapan yaitu pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah yang kewenangannya hanya dimiliki oleh BI. Sementara untuk tiga tahapan lainnya yakni perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang Rupiah, dilakukan oleh BI dengan berkoordinasi bersama pemerintah, yang selama ini diwakili oleh Kementerian Keuangan RI.

Memenuhi Kebutuhan
Dalam menjalankan tugasnya mengelola uang Rupiah, BI memiliki misi untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar. Oleh karenanya untuk menerbitkan uang Rupiah, berbagai faktor menjadi pertimbangan BI, agar uang Rupiah yang diterbitkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal nominal, jenis pecahan, kualitas keamanan, sampai kepada kesesuaian desain uang. Seperti halnya pada saat merencanakan jumlah uang dan pecahan yang akan di cetak setiap tahunnya, BI akan memperhatikan berbagai asumsi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta proyeksi perputaran uang di Indonesia yang dilihat dari jumlah uang masuk (inflow) ke BI dan keluar (outflow) dari BI. Proses perencanaan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
Melalui proses perencanaan yang baik, diharapkan uang Rupiah yang dicetak dan diedarkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal jumlah nominal serta pecahannya. Dengan kata lain, BI tidak akan mencetak dan mengedarkan pecahan uang Rupiah yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, atau berdasarkan berbagai pertimbangan dan kondisi diputuskan untuk dicabut/ditarik dari peredaran. Sampai dengan saat ini, uang Rupiah yang dinyatakan masih berlaku dan belum ditarik/dicabut oleh BI terdiri dari uang Rupiah kertas pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, Rp 20 ribu, Rp 10 ribu, Rp 5 ribu, Rp 2 ribu, dan Rp 1.000. Sementara untuk uang Rupiah logam terdiri dari pecahan Rp 1.000, Rp 500, Rp 200, Rp 100, Rp 50, dan Rp 1.
Setiap pecahan memiliki tahun penerbitan atau yang dikenal dengan Tahun Emisi (TE) yang berbeda, bahkan satu pecahan uang Rupiah bisa memiliki TE yang berbeda-beda. Sebagai contoh untuk pecahan Rp 100 ribu yang masih berlaku saat ini, memiliki beberapa tahun emisi, yaitu TE 2004, 2014, dan terakhir 2016. Perbedaan TE tersebut disebabkan terjadinya perubahan desain uang, baik perubahan besar (major) maupun kecil (minor). Untuk mengetahui lebih detil mengenai pecahan uang Rupiah serta tahun emisi kapan saja yang masih berlaku hingga saat ini, masyarakat dapat melihat di website Bank Indonesia atau menanyakan langsung di Kantor Perwakilan BI terdekat.
Penting bagi masyarakat untuk mengetahui uang Rupiah berapa saja yang masih dinyatakan berlaku oleh BI, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat. Selain itu pemahaman yang baik mengenai uang Rupiah juga dapat menghindarkan masyarakat dari risiko hukum yang dapat terjadi akibat menolak bertransaksi menggunakan uang Rupiah, sebagaimana yang telah diatur dalam UU Mata Uang.
Dalam beberapa tahun terakhir terdengar kabar di beberapa daerah mengenai terjadinya penolakan oleh sebagian masyarakat terhadap penggunaan uang Rupiah logam (koin) terutama pecahan kecil, dalam transaksi jual beli. Penolakan tersebut terjadi umumnya dikarenakan uang koin sering dianggap sebagai uang receh yang tidaklah penting dan bernilai. Bahkan ada juga yang menolak dengan alasan uang koin pecahan kecil seperti Rp 50 dan Rp 100 sudah tidak berlaku lagi.
Keengganan masyarakat menggunakan uang logam memang tidaklah berlebihan, karena uang logam mempunyai nilai lebih rendah serta mempunyai dimensi yang lebih berat dibandingkan uang kertas. Dengan alasan inilah, sebagian masyarakat memperlakukan koin bukan untuk ditraksaksikan kembali, namun ketika memperolehnya, langsung disimpan di celengan atau bahkan diletakkan di sembarang tempat. Fenomena keengganan masyarakat menggunakan uang logam terkonfirmasi dengan data peredaran uang Rupiah logam di BI. Dalam satu dasawarsa terakhir, BI telah mengeluarkan koin sekitar Rp 6 triliun, dan yang kembali ke BI hanya Rp 900 miliar atau 16% saja. Perkembangan terakhir juga menunjukkan tren kembalinya uang logam ke BI semakin menurun.
Gerakan Peduli Koin
Melihat data dan fakta tersebut, pada pertengahan 2016 lalu BI bersama perbankan meluncurkan Gerakan Peduli Koin yang diselenggarakan di lapangan Monas Jakarta. Program ini memiliki maksud dan tujuan di antaranya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penggunaan koin sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) di wilayah NKRI, meningkatkan efektivitas koin sebagai alat pengembalian dalam kegiatan transaksi perdagangan, serta dalam rangka menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang akan melakukan penukaran koin. Selain di Jakarta, Gerakan Peduli Koin juga telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya di Bali, Medan, dan Ambon.
Masyarakat dapat melakukan penukaran uang Rupiah logam di seluruh Kantor Perwakilan BI yang berada di seluruh provinsi di Indonesia. Selain di kantor, BI juga memberikan layanan penukaran kepada masyarakat melalui kegiatan kas keliling yang umumnya dilakukan di pasar atau tempat keramaian di beberapa daerah yang tersebar di Indonesia, sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan oleh BI.
Bagi BI dan bank sentral di negara lainnya, alasan uang receh terbuat dari bahan logam atau koin adalah untuk efisiensi. Hal ini mengingat logam memiliki waktu edar yang lebih awet dibandingkan kertas yang cenderung cepat lusuh dan rusak. Dengan usia edar yang lebih tinggi, diharapkan koin dapat diresirkulasi (diedarkan kembali) sehingga dapat menghemat pengeluaran negara dalam kegiatan pengelolaan uang Rupiah.
Sebagai warga negara Indonesia, marilah kita gunakan uang logam (koin) Rupiah dengan bijak. Uang koin sangat berarti sekali, meskipun nilainya kecil, tapi tanpa uang koin seratus atau dua ratus rupiah, takada yang namanya seribu, seratus ribu, bahkan satu juta rupiah. Selain itu, uang Rupiah baik uang kertas maupun logam, merupakan salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia.
Momen peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI yang kita rayakan pada 17 Agustus 2017, diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta dan bangga kita terhadap uang Rupiah sebagai simbol kedaulatan NKRI. Kalau bukan bangsa Indonesia yang mencintai dan menghargai uang Rupiah, maka siapa lagi yang bisa diharapkan.


Teuku Munandar, Asisten Direktur/Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Email: teuku_m@bi.go.id

Kamis, 13 April 2017

Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Utang : Berutang Secara Cerdas, Mungkinkah?


Oleh :Sani Maghfirah 
Anggota GenBI Aceh
Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Utang :
Berutang Secara Cerdas, Mungkinkah?

Utang itu seperti ular, semakin lama lilitannya semakin kuat. Harus segera dilepaskan jika tidak ingin tercekik dan mati. Begitu perumpamaannya. Parahnya setelah mati pun, si utang masih saja mencekik keluarga dan kerabat korbannya. Tidak hanya sampai disitu, utang itu juga memberatkan kedua belah pihak baik si pemberi piutang dan penerima utang.
Contohnya, seorang pemuda yang ingin segera mengakhiri masa penganggurannya. Sehingga ia pun memutuskan untuk berdagang. Hanya saja ia terlalu miskin dan tidak memiliki modal apapun. Setelah dipikir-pikir mungkin ia bisa menjual beras dengan meminjam beras dari distributor nanti ketika berasnya telah habis terjual barulah ia akan membayar kepada si distributor. Singkat cerita, barang dagangannya laku semua. Tetapi selama penjualan ia tidak menghitung dan mengalokasikan uangnya secara baik dan cenderung menghabiskan uang yang didapat untuk keperluan sehari-hari tanpa adanya pembukuan yang jelas. Sehingga, ketika tiba waktu jatuh tempo pembayaran kepada si distributor, ia tidak mampu membayar. Ketika si distributor datang untuk menagih uang si pedagang berusaha bernegosiasi serta meminta diberikan pasokan beras lagi dan berjanji akan membayar pada waktu berikutnya. Namun, sayangnya hal tersebut kembali terulang lagi dan lagi. Sehingga si pedagang bukannya mendapat laba malah terlilit utang.
Memang telah menjadi sifat alami manusia yang suka menunda, hal tersebut menyebabkan krisis kepercayaan diantara sesama pedagang maupun diantara pedagang dan distributor. Ada ketakutan yang dihadapi oleh para distributor pada saat mereka menyalurkan barang dagangan. Ketakutan bahwa si pedagang tidak akan membayar tepat pada waktunya. Sebab, perkataan janji-janji tidaklah memiliki kekuatan hukum.
Tidak dinafikan dalam Islam berutang tidaklah dilarang bagi mereka yang memerlukan dan berhajat kepadanya demikian pula di dalam dunia bisnis, utang piutang merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari namun, perlu diperhatikan utang yang telah berlilit-lilit dapat menimbulkan banyak mudharat. Lilitan utang ini dapat dihindari bila kita bersikap tegas dan bertanggung jawab dalam menyikapi utang. Tapi tidak dapat dipungkiri bersikap tegas dan bertanggung jawab tidaklah mudah butuh sedikit tekanan untuk melakukannya. Jika kita mau mengulurkan sedikit waktu kita untuk menyimak lebih dalam kinerja Bank Indonesia. Sebenarnya Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam jenis instrument pembayaran non tunai. Salah satunya adalah Bilyet Giro (BG). BG adalah salah satu metode pencairan uang dan pembayaran yang berlaku pada rekening giro. Jika dilihat lebih dalam, BG ini dapat menjadi alternatif pedagang untuk lebih pintar dalam menjalankan transaksi bisnisnya. Utang piutang menjadi tidak terlalu berbahaya. Sebab, BG memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga menjadikan pihak yang berutang lebih bertanggjung jawab dan pihak yang mengutangi lebih merasa aman sebab adanya jaminan yang telah diberikan.
Pembayaran menggunakan BG ini sebenarnya sangat mudah dan aman, yang perlu dilakukan hanyalah membuat tabungan giro dan membeli slot BG. Selanjutnya, pedagang dapat menyerahkan BG tersebut kepada distributor dimana distributor dapat mencairkan uangnya di Bank sesuai dengan tanggal yang tertera pada BG. Tugas si pedagang adalah menyetor uang ke bank sebelum jatuh Tempo. Hal ini tentu akan membuat pedagang lebih disiplin dalam menyetor uang. jika ia terlambat menyetor uang maka akan ada peringatan yang diterimanya. Apabila si pedagang terlambat membayar sampai 3 kali maka namanya akan masuk ke dalam daftar hitam Nasional (DHN) dan tidak dapat menggunakan BG lagi.
Sayangnya, di Aceh khususnya Banda Aceh sendiri minat para pedagang terhadap giro masih sangat rendah. Secara statistikm presentase penarikan BG kosong masih relatif kecil di indonesia. Padahal Hanya sebagian kecil dari pedagang pro yang telah berkecimpung dengan BG. Mungkin ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pedagang itu sendiri mengenai BG. Dimana kebanyakan masyarakat awam masih menganggap berurusan dengan bank adalah perkara yang rumit. Padahal pembayaran dengan BG ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan pembayaran secara cash. Dimana pembayaran secara cash lebih berbahaya dengan ancaman terjadinya perampokan, kebakaran, terlalu ribet dan lain sebagainya. Pembayaran menggunakan BG bagi para pedagang juga dapat membentuk karakter yang lebih baik seperti menjadikan pedagang lebih bertanggung jawab dan dapat mengalokasikan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Karena memang pada dasarnya orang akan berkerja lebih giat untuk memenuhi kewajiban yang terikat dengan hukum.
Oleh karena itu, alangkah indahnya jika kita lebih membuka mata terhadap perkembangan positif yang dihidangkan oleh jaman dengan segala kemudahan-kemudahan teknologi terkini dan tidak malas untuk belajar dan memahami hal-hal baru disekitar kita.

Sani Maghfirah (UIN Ar-raniry)

Rabu, 12 April 2017

Salah Satu Upaya Dari 1001 Cara Menuju Aceh Sejahtera Oleh Bank Indonesia


Oleh : Farida Purnama
Anggota GenBI Aceh
Negeriku negeri idaman yang sangat didamba-damba dan dibanggakan, dambaan dan kebanggaan siapa?? Ya, Dambaan kamu, Aku, Kita semua, masyarakat Aceh lah pastinya!! Karna yang lain juga pasti membanggakan tanah kelahirannya sendiri. Kalian bangga tidak sebagai orang Aceh?? Aku tau jawaban kalian semua!! Pasti dengan ekspresi semangat kalian berkata “aku bangga sebagai orang Aceh dan bisa tinggal di negeri ini” begitu bukan,,?? Namun tidak begitu dengan yang kurasakan, aku tidak bangga sebagai orang Aceh!! tapi bersyukur atas anugrah Allah yang telah menciptakan Aceh untuk kita semua.
Ya memang sudah semestinya untuk bersyukur, sebagai bukti, pejamkan matamu lalu terawanglah dalam bayanganmu, dimana ada orang-orang miskin yang bisa tidur diatas limpahan emas selain Aceh, dimana ada orang yang susah yang hidup berdampingan dengan triliunan venus penghasil getah pendatang kekayaanselain Aceh, dimana ada orang yang masih kelaparan ditengah-tengah bahan pangan melimpah diatas tanah yang subur. Kekurangan protein karna jarang mengkonsumsi ikan, padahal Aceh salah satu penghasil Tuna terbaik dunia. Aceh punya nilam yang bisa menembus mancanegara, Aceh punya sejarah dan budaya yang sangat kuat, unik dan menarik yang dapat dikenalkan kepada dunia, Aceh punya panorama Alam yang luarbiasa dengan keindahan tepi pantai, kepulauan, pegunungan serta telaga raksasa yaitu danau Laut Tawar dengan ikan depiknya. Serta yang telah diakui dunia yaitu Kopi Arabika Gayo, dan masih banyak lagi yang tidak akan ada habisnya jika disebutkan satu persatu.
Nah, kurang apalagi ??? memang tidak ada kurangnya, karna semua tercipta sempurna!!. Karna terlalu sempurna semua pembaca terlena dan terhanyut membayangkannya. Rasanya cukup sudah pengahayatan ini, saatnya kita harus bangun dan keluar dari zona aman sekarang juaga, karna kesempurnaan ini tidak akan dapat mensejahterakan kita semua jika tanpa ada usaha untuk pengelolaan yang efektif dan efisien. Mau jadi apa negeri ini???, mau seperti apa generasi kelak??? Apa yang akan kita tinggalkan untuk mereka anak cucu kita kelak??? Ingat leluhur kita telah mewariskan kemerdekaan kepada kita semua!! Kita, apa yang telah kita lakukan demi generasi ini?? Apa?? .
Kita cerdas, punya politik yang bagus, spritual yang tidak diragukan lagi, ya kata mereka yang tidak tinggal di Aceh. Lalu kenapa kita masih miskin, masih melarat, masih banyak yang luntang-lantung, seolah-olah kesempurnaan Aceh hanya sampul belaka. Ini semua terjadi karna potensi SDM yang sangat lemah. Ada SDM yang berintelektual tinggi tidak punya kearifan spitual sehinga ada banyak tikus kantor dimana-mana. Ada yang beretika mulia namun tidak berilmu sehingga tidak dapat mengelola dengan baik dan benar. Ada yang punya keduanya namun jarang yang menetap untuk membangun negeri ini, kebanyakan memilih tinggal diluar daerah, yang paling parah adalah yang tidak punya kesadaran bukan mengelolala dengan baik malah merusak alam. Hal ini adalah beberapa penyebab dari sekian banyak penyebab yang membuat Aceh slalu kecolongan. Seolah-olah “ada maling yang masuk kerumah namun pemiliknya berdiam saja dan berkata ambil lah sesukamu malinggg...” haha secara kasat mata begitulah keadaan Aceh saat ini. Gara-gara tidak dapat bersaing kita ngannggur, setelah nganggur tidak punya pendapatan, kemuadian kelaparan apalagi mengecam dunia pendidikan!!! terus dapat ilmu darimana coba???untuk dapat mengelola negeri ini.
Namun tidak boleh pesimis, harus slalu optimis karena itu semua masih dapat diselesaikan dengan 1001 cara, tinggal kitanya mau tidak merubah itu semua. Banyak sudah beasiswa yang dikeluarkan pemerintah baik instansi-instasi lainnya. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian lebih tepatnya pemerataan ekonomi melalui program pencerdasan generasi indonesia pada umumnya dan Aceh yang terkhusus, dalam bentuk pemberian bantuan dibidang pendidikan. Diantaranya adalah Bank Indonesia.
Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukaan perbuatan hukum. Bank Indonesia memiliki tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian. BI memiliki kedudukan sebagai lembaga negara Independen yang berada diluar pemerintahan. Walaupun kedudukannya diluar pemerintahan, BI tetap punya hubungan kerja serta koordinasi yang baik  dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Bank Indonesia juga memiliki visi yaitu menjadi lenmbaga Bank Sentral yang kredibel atau dapat dipercaya.
Jika dilihat sekilas, sebenarnya Bank Indonesia tidak berkewajiban secara signifikan dalam mencetak SDM yang berpotensial untuk pembangunan Aceh. Meski demikian mereka tetap berkontribusi dalam mencerdaskan generasi Indonesia. Tidak terhenti hanya untuk memberi besiswa saja, Bank Indonesia juga membentuk dan membina beberapa komunitas. Komunitas ini sangat bagus untuk membentuk SDM yang berkelas. Disini para generasi dapat belajar untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, karna banyak pelatihan-pelatihan yang dapat merubah karakter generasi menjadi lebih baik. Seperti pelatihan public speaking dan menulis, Bank Indonesia juga sering mengikutsertakan komunitas ini dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Hal ini sangat berdampak positif, karna dapat terjun langsung dan merasakan sedikit banyaknya bagaimana dunia kerja yang akan dihadapi kelak. Banyak kegitan yang digalakkan disini, bakti sosial dan kegiatan lainnya. Dalam artian Bank Indonesia membuka jalan selebar-lebarnya bagi generasi yang mau menjadi agent of change “agen perubahan” Aceh untuk belajar baik secara teori maupun praktik bersama mereka.
Secara tidak langsung Bank Indonesia telah memfasilitasi wadah dan sarana untuk negara dalam menciptakan SDM yang profesional sehingga mengurangi pengangguran dan mencapai pemerataan perekonomian demi kesempurnan dan kemakmuran Aceh. Bukan kemakmuran sebagian orang namun kemakmuran seluruh masyarakat. Adapun wadah atau komunitas tersebut salah satunya adalah GenBI (Generasi Baru Indonesia). Sebuah kontribusi yang tampak sederhana yang insyaAllah akan berdampak luarbiasa.Aku merasa Bank Indonesia punya maksut tersirat bukan tersurat dalam upaya pemberian beasiswa dan pembentukan komunitas ini. Yaitu mengajak kita semua untuk bergabung bersama dalam membenahi negeri ini menjadi negeri yang di idamkan dunia dengan perubahan yang digalakkan Generasi Baru Indonesia. I’m coming Aceh Sejahtera.

Nama               : Farida Purnama
Universitas      : Islam Negeri Arraniry
Fakultas           : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan            : Ekonomi Syariah
Angkatan        : 2014

GenBI             : 2016

Selasa, 14 Maret 2017

Uang Juga Berinovasi

UANG JUGA BERINOVASI
Sebagai alat pembayaran yang sah, uang menjadi hal yang sangat diprioritaskan oleh manusia. Meskipun begitu, uang tidak mau ketinggalan zaman. Uang juga melakukan inovasi dalam menghadapi era globalisasi. Sebut saja e-money atau uang elektronik. Sebagian orang awam mungkin belum akrab dengan sebutan itu. Uang elektronik (uang digital) adalah uang yang digunakan dengan transaksi dengan cara elektronik.
Bank Indonesia mengumumkan peraturan baru, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 untuk merevisi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money/e-money). Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan regulasi uang elektronik dan mendorong penggunaan uang elektronik menjadi lebih luas. Bank Indonesia mendukung adanya uang elektronik. Tujuannya, untuk mengurangi peredaran uang tunai serta dapat mengurangi biaya cetak uang yang mahal.
Uang elektronik tidak serta merta ditetapkan sebagai sebuah kebijakan dalam startegi keuangan inklusif. Uang elektronik dijadikan alat pembayaran yang sah dengan memenuhi beberapa unsur diantaranya diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang di simpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.
Di samping memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, uang elektronik juga memudahkan kita membawa uang kemana saja tanpa perlu berkantong tebal. Namun, belum semua tempat bisa bertransaksi dengan uang elektronik. Tempat-tempat yang sudah memberlakukan transaksi dengan uang elektronik antara lain beberapa minimarket ternama di Indonesia seperti Indomaret, Alfamart, kemudian pembayaran transportasi umum seperti bus Transjakarta, dan tiket kereta api. Uang elektronik juga dapat digunakan melalui ponsel untuk mengirim uang tanpa harus ke Bank atau mesin ATM.
Setiap hal pasti memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Begitu juga dengan uang elektronik. Hal positif yang dirasakan masyarakat dengan menggunakan uang elektronik adalah masyarakat tidak perlu lagi melakukan antrian panjang untuk melakukan transaksi sehingga meningkatkan efektivitas transaksi. Masyarakat tidak perlu membawa uang banyak jika hendak berbelanja bulanan. Cukup dengan selembar kartu uang elektronik. Uang elektronik dapat di isi dengan nominal hingga satu juta rupiah. Sisi negatif dari uang elektronik adalah jika kita kehilangan kartu tersebut, maka semua uang yang ada di dalamnya juga hilang. Kartu uang elektronik juga tidak memiliki pin, sehingga mudah dipindah tangankan.
Salah satu peran Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menjaga stabilitas keuangan.  Bank Indonesia mendukung Strategi Keuangan Inklusif melalui penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD). Telkomsel adalah yang pertama mendapatkan sertifikat dari BI pada tahun 2007 untuk menjalankan bisnis e-money, produknya bernama T-cash. Kemudian ada Flazz dari Bank Central Asia (BCA), kartu e-cash dari Bak Mandiri.
Pengguna uang elektronik terus meningkat. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat menyetujui kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi bagi masyarakat awam itu menjadi kendala usaha Bank Indonesia untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik. Untuk masyarakat yang tinggal diperkotaan hal itu akan mudah diterima. Namun, masyarakat Indonesia mayoritasnya tinggal di pedesaaan dan kurang terjangkau dalam menghadapi era yang semakin maju. Itu menjadi tugas bagi Bank Indonesia untuk terus meningkatkan informasi mengenai uang elektronik. Bila perlu di adakan sosialisasi bagi masyarakat supaya memahami benar tetang uang elektronik. Bagi pengguna uang elektronik juga harus berhati-hati agar kartunya tidak sampai hilang.
Kebijakan Bank Indonesia ini akan menekan laju inflasi dan menciptakan perekonomian yang efektif terutama dalam bertransaksi. Dalam hal ini juga diperlukan peran dan dukungan dari masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan. Usaha Bank Indonesia untuk meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi harus ditanggapi dengan positif agar tujuan yang sebenarnya dalam terealisir dengan baik dan tepat sasaran. Terlepas dari pro dan kontra di kalangan masyarakat, uang elektronik menjadi inovasi.

Kebijakan Bank Indonesia ini mengajarkan kita bahwa perkembangan zaman tidak boleh ditanggapi dengan sepele. Sudah saatnya bangsa Indonesia maju dan terus berinovasi. Uang yang merupakan hal penting dalam memenuhi kebutuhan hidup harus dimanfaatkan dengan benar. Supaya uang menjadi berkah dalam hidup bukan membawa musibah.

Kehadiran LKD Sebagai New Comer Dikalangan Masyarakat Aceh

KEHADIRAN LKD SEBAGAI NEW COMER DIKALANGAN MASYARAKAT ACEH

Kehadiran Layanan Keuangan Digital (LKD) sebagai gerakan nontunai oleh Bank Indonesia masih belum begitu dikenal oleh masyarakat Aceh. Penggunaan instrumen keuangan digital di Aceh masih sangat rendah, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Meskipun BI sudah meluncurkan LKD beberapa tahun sebelumnya, namun hampir seluruh masyarakat Aceh belum begitu kenal dan mengetahui apa itu non tunai, dan apa itu LKD sehingga kehadirannya masih dianggap sebagai sesuatu yang baru (new comer).
Hal ini dikarenakan sifatnya yang dilakukan secara elektronik, diiringi dengan akses perbankan yang cenderung masih sangat rendah disetiap dearah yang ada di Aceh, apalagi dipedesaan yang bisa dikatakan sebagai masyarakat yang belum melek bank.  Menurut Deputi Direktur Program Elektronifikasi dan Keuangan Inklusi Bank Indonesia, Rahmi Artati, pola pikir masyarakat Indonesia masih cash minded economy. Tidak terkecuali Aceh yang masyarakatnya masih cenderung memiliki pola pikir ekonomi tunai, sehingga setiap transaksi yang dilakukan masih banyak menggunakan uang tunai yang mengakibatkan kurangnya penggunaan LKD dalam bertransaksi.
Padahal, kehadiran LKD sendiri dapat memberikan banyak manfaat kepada penggunanya. Sebagai new comer yang hadir dalam sisi kehidupan masyarakat Aceh,kehadirannya tentu akan dipertanyakan, mulai dari kenapa harus menggunakan LKD hingga kepada manfaat yang ada pada layanan ini.
Apa manfaat yang dapat diperoleh dari Layanan Keuangan Digital? Jawabannya adalah kehadiran LKD sebagai pengembangan keuangan inklusif di Indonesia memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan transaksi tunai yang dilakukan. Manfaat lebih yang akan didapat dari penggunaan LKD dalam sistem pembayaran maupun transaksi lain diantaranya (1) transaksi menjadi lebih mudah, aman dan nyaman; (2)transaksi menjadi lebih cepat tanpa harus menunggu uang kembalian;(3) tidak akan terjadi kesalahan hitung, dan yang paling penting adalah; (4) dapat meminimalisir kriminalitas terutama mengenai uang seperti adanya pencurian dan pencucian uang, suap menyuap, dan peredaran uang palsu.
Sejauh ini, untuk memperkenalkan Layanan Keuangan Digital (LKD) kepada masayarakat Aceh,ada beberapa cara yang ditempuh BI dalam meng-edukasi mengenai layanan tersebut, diantaranya yaitu dengan melakukan sosialisasi, layanan pusat informasi, lomba, seminar, talkshow nontunai, dan bazar-bazar lainnya yang menyangkut dengan LKD, baik itu mengenai sistem maupun cara penggunaannya. Sistem dari LKD sendiri adalah bertumpu pada teknologi yang berbasis handphone (mobile based) serta berbasis web (web based), sehingga transaksi tetap bisa dilakukan meskipun pengguna berada jauh dari jangkauan bank.

Nama : Farhatul Qubra
Email : farahchriqui@gmail.com
Anggota GenBI Aceh Tahun 2015

Akselerasi Pertumbuhan Perekonomian Aceh Melalui Non Tunai

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indoneisa di Kabupaten Aceh Barat
AKSELERASI PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN ACEH MELALUI NON TUNAI

Gerakan nasional non-tunai (GNNT) yang selama ini gencar disosialisasikan oleh Bank Indonesia tidak hanya menawarkan sisi praktisnya seperti kemudahan dalam bertransaksi, cepat, efesiensi, dan aman, tetapi juga sangat berpengaruh bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi suatu daerah. Hal ini disebabkan karena mengurangi biaya yang di keluarkan oleh Bank Indonesia untuk mencetak uang baru.
Nilai intrisik untuk mencetak selembar uang bisa lebih besar dari nilai nominal yang tertera pada selembar uang kertas, biaya yang paling besar sebagaimana yang kemukakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia tahun 2015, Eko Yulianto, untuk mencetak uang 8,3 miliar lembar butuh biaya Rp 3,5 triliun. "Uang nominal seratus ribu paling mahal," kata Eko (sumber kompasiana). Berarti untuk mencetak uang kartal (uang kertas dan uang logam) Bank Indonesia harus mengeluarkan cost yang sangat tinggi tiap tahunnya.
Dilihat dari besarnya cost yang harus dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mencetak uang baru, dinilai sangat kurang efektif dan efisien, maka sudah saatnya kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan membantu mengakselerasikan perekonomian daerah dengan mendukung program yang dicanangkan Bank Indonesia berupa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk mengajak masyarakat bertransaksi secara non tunai. Hal ini akan mengurangi cost untuk mencetak uang baru disetiap tahunnya.
Peralihan cara bertransaksi dari tunai ke non tunai (electronic) dinilai sangat efektif dan efisien disebabkan banyak biaya yang kemudian bisa dihemat, dan kemudian biaya yang terpangkas dapat lebih dioptimalkan dan disalurkan untuk penambahan fasilitas layanan keuangan digital bagi suatu daerah yang berpengaruh pada akselerasi pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut. Selain itu juga dapat dialokasikan untuk mencetak kartu uang elektronik sebagai pengganti dari uang kartal (uang kertas dan uang logam).
Salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh agar Layanan keuangan Digital (LKD) dapat membantu mengakselerasikan perekonomian daerah adalah dengan cara mendukung kebijakan Bank Indonesia untuk menjalankan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperluas akses kepada masyarakat Aceh dan megintruksikan kepada lembaga perbankan untuk menyediakan sarana dan prasana yang cukup ditiap-tiap kabupaten kota bahkan di setiap daerah terpencil pun harus bisa mengakses layanan keuangan digital ini. Dengan menyediakan merchant yang selama ini menjadi kendala dari penggunaan transaksi secara non tunai (elektronik).
Apalagi di Provinsi Aceh masih sangat kurang penyediaan merchant, bisa dikatakan yang
baru menyediakan fasilitas untuk bertransaksi non tunai baru tersedia ditempat pembelanjaan tergolong mewah seperti, indomaret, suzuya mall, hermes mall, dan beberapa toko kelontong dan cafe. Tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga perbankan yang mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) adalah memperluas jaringan atau outlet untuk penggunaan uang elektronik. Hal ini harus segera teratasi dengan mengajak kerjasama dengan semua pedagang kelontong atau rumah makan dan cafe-cafe di Aceh..
Sistem layanan keuangan digital masih dapat dimaksimalkan penerapannya di aceh, dengan memastikan semua sistem pelayanan publik dan instansi pemerintahan mengunakan fasilitas layanan keuangan digital. Sehingga semua pemasukan dan pengeluaran kas daerah dapat terpantau secara jelas.

Pentingnya Dukungan Komunitas
Dalam hal memperluas akses kepada masyarakat di Aceh Bank Indonesia dan lembaga perbankan dalam hal mensosialisakan tentang Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di daerah-daerah terpencil dapat melibatkan komunitas yang ada di Aceh. Dikeranakan sangat banyak para relawan dari berbagai komunitas mengadakan kegiatan yang bersifat produktif dan mendukung pogram-pogram yang canangkan oleh pemerintah, baik yang bergerak dibidang pendidikan, kepemudaan dan sosial,lingkungan bahkan sudah ada komunitas yang bergerak untuk pengembagan ekonomi kreatif di beberapa daerah di Aceh.

Kenapa perlu melibatkan komunitas?  karena semua komunitas yang ada di Aceh bergererak dengan suka rela dan tampa pamrih, semua visi dan misi komunitas itu tujuannya supaya dapat memberi kontribusi yang positif bagi masyarakat dan berbagi pengetahuan demi generasi muda Aceh yang kreatif, aktif dan inovatif. Sehingga hal tersebut berperluang untuk mendidik generasi muda Aceh melaui komunitasnya masing-masing dengan dilibatkan dalam setiap pogram yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Aceh.